In Profesional

Kualitas Kesehatan adalah Impian Daerah Pedalaman

Kesehatan kian menjadi isu yang tak henti dibicarakan sepanjang tahun ini khususnya oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya karena pandemi COVID-19, pun juga ramai membicarakan tentang pelayanan kesehatan di daerah terpencil Indonesia. Sejatinya peningkatan kualitas kesehatan adalah impian masyarakat di daerah pedalaman, yang dapat terwujud dengan kontribusi nyata untuk menjawab segala permasalahan kesehatan yang ada. Seperti apakah kondisi kesehatan di daerah terpencil Indonesia? 
Kualitas Kesehatan Daerah Pedalaman
Dokter Liber Siahaan, mengabdikan dirinya untuk melayani sebagai tenaga kesehatan di Desa Mahak Baru, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Bersama dengan istri tercinta, Juwita Rashi Sihombing, sudah lebih dari 5 tahun bertugas memperjuangkan kesehatan di tanah Kalimantan. Sejak 2015, Dokter Liber membantu masyarakat Desa Mahak Baru dalam mengatasi masalah kesehatan. 

Berangkat dari kisah pengabdian Dokter Liber, saya jadi mengerti betapa kesehatan di tanah pedalaman belum sepenuhnya baik. Minimnya tenaga kesehatan, membuat Dokter Liber harus menjadi satu-satunya dokter yang melayani 6 desa yang jaraknya saling berjauhan. Bukan hanya tenaga kesehatan, pelayanan Dokter Liber juga terhambat dengan keterbatasan obat dan alat kesehatan yang tersedia di Puskesmas Sungai Boh. 
Kualitas Kesehatan daerah terpencil
Pelayanan kesehatan dr. Liber di daerah Sungai Boh
Bukannya tidak ada bantuan pemerintah, namun peran aktif pemerintah pusat maupun daerah dinilai kurang gesit. Bersyukur puskesmas sudah dilengkapi dengan gedung yang cukup baik, walaupun letaknya jauh dari pedesaan dengan instalasi listrik yang sangat terbatas. Sudah cukup sering Dokter Liber kewalahan menangani pasien emergency saat malam hari dengan kondisi tidak ada obat dan alat kesehatan yang dapat membantu pelayanannya.

Menurut hasil perbincangan saya dengan Dokter Liber, selain upaya peningkatan kualitas kesehatan daerah terpencil, edukasi masyarakat tentang kesehatan pun harus digalakkan. Minimnya keinginan dan pengembangan diri masyarakat pedalaman, menjadi faktor utama yang menyebabkan kurangnya edukasi kesehatan. Masih banyak masyarakat daerah terpencil yang tidak paham akan gaya hidup sehat, pentingnya sanitasi, dan lain sebagainya. 

Namun jangan salah, dibalik kisah perjuangan Dokter Liber, ternyata pengalaman sukacita lebih banyak dirasakan dibanding dengan kisah sedihnya. Sambutan masyarakat yang hangat dan terbuka, membuat 5 tahun berasa begitu singkat. Dokter Liber percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang sempurna.

Permasalahan Kesehatan Daerah Pedalaman 

Masalah isu kesehatan sepertinya bukan hanya terjadi di Desa Mahak Baru, tetapi juga di seluruh daerah tertinggal, pedalaman, bahkan perbatasan. Padahal, kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Bukan hanya untuk daerah perkotaan, namun juga mencakup seluruh daerah di wilayah Indonesia. 

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Masalah kesehatan ini tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. 

Asian Development Bank (ADB) mengungkapkan bahwa indeks kesehatan (wellness index) Indonesia pada September 2020 berada pada angka 57,70. Angka ini jauh dibawah Vietnam sebesar 65,83, Malaysia sebesar 69,12, dan Singapura sebesar 78,96. Kendati demikian, indeks kesehatan Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina. 

Masalah kesehatan lain yang banyak ditemui di Indonesia adalah terkait gizi. Banyak kasus obesitas merebak belakangan ini, juga kasus gizi buruk yang diderita anak-anak di daerah pedalaman. Selain keterbatasan pangan di daerah pedalaman, pengetahuan dasar masyarakat terkait gizi juga masih rendah. 

Kita lihat saja, tahun 2017 terdapat sekitar 37% anak Indonesia yang mengalami stunting. Angka tersebut masih jauh di bawah standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO), yaitu minimum 20%. Bayangkan jika banyak anak Indonesia mengalami stunting, terhambat pertumbuhan fisik dan otaknya, bagaimana nasib sumber daya manusia Indonesia di masa depan? 

Buruknya kualitas kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh ketidakmerataan kesehatan di berbagai daerah. Kesehatan daerah kota mungkin saja sudah baik dan memadai, namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya kualitas kesehatan daerah pedalaman masih butuh perhatian lebih. 

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan di daerah pedalaman, mulai dari kurangnya perhatian pemerintah, keterbatasan fasilitas dan alat kesehatan, penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata, akses transportasi sulit, dan kurangnya kesadaran masyarakat setempat. 

#1 
Kurangnya Perhatian Pemerintah 

Peran pemerintah dalam bidang kesehatan
Peran pemerintah dalam bidang kesehatan
Pemerintah bukannya tidak memperhatikan masalah kesehatan di daerah terpencil, namun pemerintah dinilai kurang gesit dalam penanganannya. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sepertinya belum maksimal dalam pemerataan kesehatan Indonesia. 

Upaya percepatan pembangunan daerah sebenarnya telah lama digalakkan, pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Dalam hal ini daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) ditetapkan sebagai sasaran utama pembangunan, yang terdiri dari 143 kabupaten/kota yang terletak di 27 provinsi. Bahkan pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Pemenuhan kualitas kesehatan pada daerah 3T bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga dibutuhkan peran dinas kesehatan daerah setempat guna menganalisis kebutuhan kesehatan daerahnya dan mengajukannya kepada pemerintah pusat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah dan mengatasi berbagai permasalahan kesehatan terutama di daerah 3T. 

Menurut pengalaman Dokter Liber, selama 5 tahun mengabdi di daerah pedalaman, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan yang memakan waktu sangat lama. 

#2 
Fasilitas Kesehatan yang Terbatas 

fasilitas kesehatan daerah pedalaman
Pentingnya fasilitas kesehatan
Keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah terpencil menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas kesehatan di sana. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa terjadi peningkatan jumlah Puskesmas dari tahun 2018 sebanyak 9.993 menjadi 10.134 tahun 2019. 

Pemerintah sudah berupaya dalam pemenuhan akses pelayanan kesehatan dibuktikan dengan meningkatnya jumlah puskesmas di Indonesia. Namun sayangnya, penyebarannya belum merata dan hanya berpusat di kota besar saja. 

Keterbatasan puskesmas di daerah pedalaman dipengaruhi oleh kondisi geografis daerah yang sulit dan rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat di daerah pedalaman. Hal ini menjadi catatan agar akses terhadap pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan lagi ke depannya. 

Bukan hanya puskesmas saja, namun ketersediaan obat dan alat kesehatan juga belum terpenuhi secara merata. Akses transportasi dan keadaan geografis daerah terpencil membuat sulitnya pengadaan obat dan alat kesehatan di daerah tersebut. Padahal obat dan alat kesehatan merupakan amunisi utama para dokter untuk dapat mengobati pasiennya. 

Tak jarang dokter berinisiatif untuk pemenuhan obat emergency dengan merogoh kocek pribadinya, seperti yang dilakukan oleh Dokter Liber. Hal ini dilakukan karena pengadaan obat dan alat kesehatan di tempatnya bekerja sangat lambat, sementara penanganan terhadap pasien tidak dapat ditunda demi keselamatan nyawa pasien. 

Dengan segala keterbatasan fasilitas kesehatan, obat, alat kesehatan serta terkendala akses transportasi yang sulit, maka tidak heran jika kualitas kesehatan di daerah pedalaman masih sangat rendah. Apabila semua hal tersebut telah memadai, maka saya yakin kualitas kesehatan di daerah pedalaman akan semakin baik ke depannya. 

#3 
Penyebaran Tenaga Kesehatan Tidak Merata 

Tenaga kesehatan daerah pedalaman
Pentingnya peran tenaga kesehatan
Tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan. Dokter, perawat, bidan, ahli gizi, tenaga kesehatan tradisional, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya punya andil yang sangat penting dalam perkembangan dunia kesehatan. Bayangkan jika alokasi tenaga kesehatan tidak terpenuhi, kita sudah bisa menebak pasti akan banyak masalah kesehatan yang timbul. 

Bertugas di daerah pedalaman merupakan suatu tantangan tersendiri bagi para tenaga kesehatan. Satu sisi, mungkin mereka siap mengabdi, namun bagaimana dengan fasilitas kesehatannya? Apakah mendukung? Tenaga kesehatan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas kesehatan memadai sama seperti bertarung tanpa amunisi. 

Penyebaran tenaga kesehatan di wilayah perkotaan bisa dipastikan sudah sangat memadai, berbeda dengan daerah pedalaman. Mengangkat kembali kisah Dokter Liber yang merupakan satu-satunya dokter untuk 6 desa di pedalaman Kalimantan Utara, menjadi bukti bahwa penyebaran tenaga kesehatan di daerah pedalaman masih sangat kurang. 

Data Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa Provinsi Papua Barat merupakan provinsi paling kekurangan dokter yang bertugas di puskesmas, 63,27% puskesmas di Papua Barat sangat kekurangan dokter. Begitu pula dengan Provinsi Papua sebanyak 58,22%, dan Maluku sebanyak 51,66% puskesmas masih kekurangan dokter. Sebaliknya, Provinsi DKI Jakarta hanya mencatat 0,3% puskesmas yang kekurangan dokter. Hal ini membuktikan belum meratanya penyebaran dokter di seluruh wilayah Indonesia. 

Tenaga kesehatan di daerah pedalaman harus dibekali dengan kompetensi dan mental yang baik. Pemberian insentif tenaga kesehatan, pengangkatan tenaga kesehatan honorer, kemudahan fasilitas kesehatan, serta penjaminan kesejahteraan dan keamanan para tenaga medis merupakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menarik minat tenaga medis agar tergerak melayani di daerah pedalaman. 

Pelayanan mereka tentu saja harus mendapat dukungan penuh baik dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Masyarakat daerah terpencil juga harus terbuka menerima layanan kesehatan modern demi mengupayakan peningkatan kualitas kesehatan di daerahnya. 

#4 
Kurangnya Kesadaran Masyarakat 

Kesadaran masyarakat daerah pedalaman
Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa angka kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Indonesia belum mencapai 100%. Daerah timur Indonesia menjadi yang terendah, Provinsi Papua tercatat hanya 10,34%, Nusa Tenggara Timur sebesar 27,27%, dan Papua Barat 38,46%. Perilaku hidup bersi dan sehat berangkat dari kesadaran individu guna mencegah permasalahan kesehatan. 

Begitu pula dengan angka kualitas kesehatan lingkungan di wilayah timur Indonesia, masih terbilang rendah. Provinsi Papua hanya mencapai 13,79% angka kualitas kesehatan lingkungan, paling rendah diantara provinsi lainnya. Diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara pada angka 26,67% dan Sulawesi Tenggara pada angka 41,18%. 

Berdasarkan data yang disajikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia, terkhusus Provinsi Papua, masih sangat rendah untuk menjaga kualitas kesehatan diri dan lingkungannya. 

Perlunya edukasi kesehatan terhadap masyarakat daerah terpencil guna menciptakan kesadaran akan pentingnya kualitas kesehatan. Dengan adanya kesadaran masyarakat, maka dipastikan akan berkontribusi dalam peningkatan kualitas kesehatan. 

Bagaimana Cara Mengatasinya? 

Pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan Indonesia, khususnya di daerah pedalaman. Tahun 2020, Kementerian Kesehatan berfokus pada 5 masalah kesehatan, diantaranya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB), Pengendalian Stunting (gagal pertumbuhan), Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dan Tata Kelola Sistem Kesehatan. 

Harapannya fokus tersebut menjadi perhatian untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah pedalaman. Seperti yang kita ketahui, Papua menjadi salah satu daerah yang berdasarkan data menjadi provinsi dengan tingkat kualitas kesehatan yang paling rendah. 

Kasus gizi buruk di Papua beberapa tahun belakangan menjadi perhatian khusus. Kemudian tingginya AKI/AKB di Papua juga membuat Papua menjadi salah satu wilayah dengan kualitas kesehatan yang rendah. Tentu saja tidak boleh berdiam diri melihat kondisi yang memprihatinkan ini. Penyediaan anggaran kesehatan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat diperlukan dalam memperbaiki keadaan tersebut. 

Penyediaan Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan
Keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah pedalaman selain disebabkan karena letak geografis daerah pedalaman yang sulit dijangkau, secara tidak langsung juga karena kurangnya anggaran kesehatan yang dikhususkan untuk pembangunan kualitas kesehatan di daerah pedalaman. 

Semua tentu saja harus dianggarkan, mulai dari pembangunan sarana dan prasarana kesehatan sampai ke akses transportasi menuju daerah pedalaman. Jika tidak serius dianggarkan, maka semuanya akan jalan ditempat dan tidak menunjukan suatu peningkatan. 

Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, Kementerian Kesehatan mendapat alokasi pagu indikatif sebesar Rp84,3 triliun, meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp78,5 triliun. Peningkatan ini tentu saja diharapkan mengentaskan segala permasalahan kesehatan di Indonesia juga memulihkan bidang kesehatan akibat pandemi COVID-19. 

Pemerintah cukup serius merencanakan perbaikan dan pemerataan kesehatan Indonesia, namun bagaimana realisasinya? Mampukah anggaran yang besar itu menyelesaikan masalah kesehatan Indonesia terutama di daerah pedalaman? 

Sinergi Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta 

sinergi pemerintah dan swasta
Pemerintah dengan anggaran yang melimpah tentu tidak dapat bekerja sendiri. Perlu jalinan sinergi dengan masyarakat juga pihak swasta, agar peningkatan kualitas kesehatan di daerah pedalaman bisa terlaksana dengan segera. Dengan begitu maka dapat dipastikan akan membawa semangat untuk sama-sama berjuang meningkatkan kualitas kesehatan Indonesia. 

Mari kita lihat kasus nyata di Provinsi Papua, Papua kerap dicatat sebagai salah satu provinsi yang memiliki akses pelayanan kesehatan yang rendah. Letak geografisnya, sebagai provinsi paling timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, memiliki infrastruktur yang belum memadai sehingga menyebabkan terbatasnya akses pelayanan kesehatan masyarakat. 

Dalam rangka memperbaiki kualitas kesehatan di Papua, pemerintah hendaknya menggandeng pihak swasta yang beroperasi di daerah sekitar untuk turut campur tangan berjibaku menata kondisi kesehatan Papua. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial pihak swasta untuk membantu menyejahterakan masyarakat daerah sekitar tempat usahanya dengan berbagai program yang positif dan bermanfaat, salah satunya dibidang kesehatan. 

Inisiatif yang baik telah dilakukan oleh KORINDO GROUP, sebagai kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Boven Digoel, Papua. Bagaimana peran Korindo Group dalam upaya mencapai kesehatan yang baik untuk sesama di wilayah Papua? 

Berkenalan dengan Korindo Group 

Korindo Group merupakan perusahaan Indonesia yang telah hadir selama 50 tahun sejak 1969 dan terbukti menjadi perusahaan terdepan di pasar Asia Tenggara. Selama ini Korindo hadir memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia serta memperhatikan praktik kerja ramah lingkungan dengan orientasi pada masa depan. 

Fokus utama Korindo pada awalnya adalah pengembangan hardwood, kemudian pada tahun 1979 beralih ke produk plywood atau veneer, kemudian tahun 1984 mengembangkan kertas koran. Tidak berhenti sampai disitu, tahun 1993 Korindo berfokus pada perkebunan kayu dan sejak tahun 1995 hingga sekarang mengembangkan perkebunan kelapa sawit. 

Korindo telah berhasil mewujudkan industri ramah lingkungan dengan nilai ekonomi langsung diperoleh dari hasil hutan. Sejak awal Korindo berkomitmen mengembangkan usahanya di daerah tertinggal Indonesia. Korindo membangun jalan serta tempat tinggal, pun berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur utama yang termasuk dalam usaha pengembangan daerah. 

Berbekal visi dan filosofi perusahaan Korindo selalu berusaha memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia. 
Korindo Group

Kontribusi Nyata Korindo Group

Pemberian Asrama untuk Para Pelajar Merauke

Kontribusi Korindo Group
Korindo Group melalui PT Tunas Sawa Erma (PT TSE), salah satu unit bisnisnya yang bergerak di perkebunan kelapa sawit di Papua, mendirikan asrama putera dan puteri seluas 130 meter persegi di Merauke. Tujuan didirikan asrama ini untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya para pelajat di Merauke. Asrama ini dilengkapi dengan fasilitas seperti kulkas, televisi, lemari pakaian, dan meja belajar. 

Penyaluran Bantuan Honor Guru Pedalaman

Kontribusi Korindo Group
Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di daerah pedalaman, PT TSE menyalurkan bantuan honor untuk guru di Camp 19, Kabupaten Boven Digoel, Papua. Penerima bantuan ini adalah 23 guru yang terdiri atas 5 orang guru TK, 6 orang guru SD, dan 12 orang guru SMP. 

Bantu Ribuan APD dan Masker untuk Papua 

Kontribusi Korindo Group
Guna mencegah penyebaran wabah COVID-19 di Papua, Korindo Group berinisiatif untuk memberikan 3.500 Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Selain itu, Korindo juga memberi bantuan 120.000 masker kepada masyarakat Papua. Masker tersebut didistribusikan ke 3 wilayah yang meliputi, 50.000 lembar masker untuk Merauke, 50.000 lembar untuk Boven Digoel, dan 20.000 lembar untuk Kabupaten Mappi. 

Suplai 420 kg Beras untuk Masyarakat 

Kontribusi Korindo Group
PT TSE berinisiatif untuk membantu masyarakat ditengah masa pandemi. Mereka memberikan sembako berupa: beras seberat 420 kg, mie instan sebanyak 40 box, kopi sebanyak 20 box, teh celup sebanyak 20 box, dan minyak goreng sebanyak 50 liter. 

Klinik Asiki

Klinik Asiki Korindo Group
Menjawab kegelisahan akan kurangnya kualitas kesehatan di Papua, Klinik Asiki hadir menjawab segala masalah kesehatan di tanah Papua. Berdirinya Klinik Asiki merupakan bentuk Korindo Group berkontribusi dalam peningkatan kualitas kesehatan di daerah terpencil. 

Korindo Group bekerja sama dengan Korea International Coorporation Agency (KOICA) membangun sebuah klinik modern di pedalaman Papua, tepatnya di Kampung Asiki yang berbatasan dengan Papua Nugini. Klinik gratis ini dipersembahkan bagi masyarakat daerah Papua yang tidak mampu dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan di sana. 

Klinik Asiki diresmikan pada tanggal 2 September 2017 oleh Chairman Korindo Group, Mr. Eun Ho Seung dan dihadiri oleh Para Pejabat Pemerintahan Daerah. Setelah diresmikan, Klinik Asiki langsung menjadi andalan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. 

Klinik Asiki berdiri di atas lahan seluas 2.929 meter persegi. Fasilitas yang disediakan cukup lengkap dan modern, dilengkapi dengan ruang rawat jalan, rawat inap, ruang bersalin, IGD, ruang bedah minor, perawatan bayi/perinatologi, alat USG, instalasi farmasi, dan fasilitas lainnya hingga penyediaan kendaraan mobil ambulans. 
Klinik Asiki Korindo GroupKlinik Asiki Korindo Group

Klinik Asiki Korindo Group
Keberadaan Klinik Asiki diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan daerah terpencil, khususnya Papua. Daerah terpencil ini menjadi tantangan tersendiri bagi Klinik Asiki dalam pelayanan kesehatan. Salah satu tantangannya adalah menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak di Papua.

Upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak merupakan satu dari delapan program prioritas Klinik Asiki. Banyak hal yang telah dilakukan Klinik Asiki guna menangani kasus ini, mulai dari tim medis yang langsung turun ke masyarakat, menjangkau para ibu di pelosok desa untuk memberikan penyuluhan, hingga bekerja sama dengan Puskesmas setempat dalam menggalakkan program Mobile Service

Menurut sejarahnya, penyebab tingginya angka kematian ibu dan anak disebabkan oleh faktor budaya dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat adat percaya bahwa melahirkan di tenda atau hutan jauh lebih baik dibanding dengan puskesmas atau klinik. Tidak adanya ketersediaan alat medis di hutan, tentu saja membahayakan kondisi ibu dan anak saat proses persalinan. Sedih rasanya membayangkan seorang ibu melalui proses persalinan di hutan tanpa bantuan medis. 

Selain memperjuangkan kesehatan guna menyejahterakan masyarakat, Klinik Asiki juga berupaya mengedukasi masyarakat dengan cara mengubah perlahan pola pikir dan kepercayaan masyarakat adat tentang dunia kesehatan. Kemudian melakukan sosialisasi agar para ibu dapat melahirkan di Klinik Asiki yang sudah dilengkapi dengan berbagai alat medis serta didukung dengan tenaga medis yang berpengalaman, tanpa dikenakan biaya sepeser pun.

Mengutip data yang disajikan Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, terjadi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua pada tahun 2019 sebanyak 66 kasus. Sementara pada tahun 2018 terdapat 75 kasus. Hal ini tentu membuktikan bahwa Klinik Asiki turut berperan dalam menurunkan AKI di Provinsi Papua. 
Senyum Papua
Senyum anak Papua
Komitmen dan kontribusi Klinik Asiki untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pedalaman diapresiasi dengan penghargaan Klinik Terbaik Tingkat Nasional sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) oleh BPJS Kesehatan berturut-turut tahun 2017, 2018, dan 2019. Dengan begitu Korindo Group melalui Klinik Asiki telah berperan aktif dan berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas kesehatan di daerah Papua. 

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Klinik Asiki dan program kesehatan lainnya dari Korindo Group, silahkan kunjungi website Korindo Group https://korindonews.com/ atau ikuti media sosialnya!

Kualitas kesehatan yang baik untuk sesama selayaknya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia, termasuk daerah pedalaman. Letak geografis, kondisi masyarakat adat, penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata, merupakan beberapa dari banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan di daerah pedalaman. 

Peningkatan kualitas kesehatan adalah impian daerah pedalaman. Guna mencapainya, pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup untuk pengadaan fasilitas kesehatan dan pendukungnya. Selain itu sinergi antara pemerintah, masyarakat serta pihak swasta sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik. Indonesia pasti bisa! 



Sumber:
- Interview bersama dr. Liber Siahaan dan istri
- Website Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan: 5 Fokus Masalah Kesehatan Tahun 2020 (2020)
- Profil Kesehatan Indonesia 2019

Media gambar dan desain:
- Media Gambar: Website Korindo Group, FreepikIcons8, dan Canva.
- Desain: Dewi Lestari Natalia Marpaung.



4 comments:

  1. Wah Inspiratif Sekali, terimakasih info nya Bu Dewi

    ReplyDelete
    Replies
    1. asyiaaappp, sama-sama Om Aditya. semoga bermanfaat ya. terima kasih sudah "mampir" :)))

      Delete
  2. Semoga kualitas kesehatan di Indonesia (sampai kepedalaman) semakin membaik yah.. Terimakasih untuk infonya 😊

    ReplyDelete
    Replies
    1. amin. aku juga berharap supaya kualitas kesehatan indonesia lebih baik lagi ke depannya :)

      Delete